Permenkes No. 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi  dan Perizinan RS telah terbit dan ditetapkan di Jakarta pada 27 Agustus 2019 oleh Menkes Ibu Nila Farid. PERTURAN menteri ini telah menghapuskan baik sebagian maupun seluruhnya peraturan yang terbit sebelumnya. Peraturan ini telah menghapuskan seluruhnya  Permenkes 659 Tahun 2009 tentang  Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia;  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Selain itu PMK tersebut menghapuskan sebagian yaitu PMK No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (sepanjang mengatur persyaratan dan perizinan RS).

PMK ini terdiri dari 62 pasal yang didalamnya cukup menuai pro dan kontra. Maklumlah bahwa setiap kebijakan pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Sebagai tenaga medis maka saya Melihat Kemenkes sebagai lembaga tertinggi Negara yang mengurus masalah kesehatan dan sudah seyogyanya sebagai masyarakat dan sekaligus tenaga medis saya wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki masalah klasik yaitu distribusi Fasyankes dan Nakes yang tidak begitu tersebar merata. Kita dapat melihat dari data dan fakta yang ada. Karena walau bagaimanapun juga kita harus bersikap ILMIAH dalam membahas sesuatu

Seperti pengalaman yang pernah saya alami di tahun 2007 an ketika saya kembali berdinas di kota kelahiran saya, kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang notabenenya adalah termasuk kota besar tidak mudah mendapatkan dokter dalam radius 10km dari pusat kota sehingga kata kunci PEMERATAAN menjadi focus utama diskusi kita. Dari sini tampak bahwa dengan dikeluarkannya peraturan ini tentu semua pihak berharap bahwa akan terjadi pemerataan baik tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Memang masalah kesehatan merupakan hal yang menarik untuk diperbincangkan dan lebih menarik lagi apabila kita bandingkan dengan Negara asia lainnya.

Berikut adalah gambar data jumlah dokter umum per tahun 2018 – Provinsi secara berurutan dari terendah. Data diambil dari website Kemenkes. Berikut gambarnya:

Masalah lainnya adalah jumlah pasien yang ditangani oleh seorang dokter. Terkadang ada spesialis yang mengobati pasiennya hingga larut malam karena begitu banyak pasien yang ingin berobat kepada dokter tersebut. Bahkan terkadang harus daftar dan waiting list hingga 1 minggu s/d 1 bulan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dokter juga seorang manusia yang butuh waktu untuk istirahat. Tentu kita sadar bahwa kemampuan dokter tersebut, daya konsentrasinya tentu akan menurun seiring dengan lelahnya fisik saat mengobati pasien. Tentu ini pun akan berdampak terhadap keputusan yang diambil oleh dokter tersebut. Dan bisa jadi menimbulkan insiden karena gangguan konsentrasi.

Barangkali sedikit tulisan saya ini akan membuka wawasan cara pandang kita menyikapi sesuatu. Demikian menurut penulis. Salam hangat dari saya (Ary)

Call Now
WhatsApp